Kesejahteraan Bersama — Gubernur NTT: 102.200 Pekerja Rentan Dapat Perlindungan, Kemiskinan Turun 1,08 Poin
KUPANG, 15 Agustus 2026 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat perlindungan sosial dan ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini ditegaskan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam Pidato Pembangunan Provinsi NTT di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Sabtu (15/8/2026), sebagai wujud nyata Dasa Cita Keempat: Kesejahteraan Bersama — Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk Masyarakat.
Kemiskinan Turun, Perlindungan Semakin Tepat Sasaran
Gubernur menyampaikan, arah pembangunan ini ditujukan untuk memastikan setiap warga memperoleh akses yang adil terhadap pelayanan dasar, jaminan sosial, dan perlindungan ketenagakerjaan — terutama bagi kelompok rentan: masyarakat miskin, pekerja rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia, hingga pekerja migran.
“Kesejahteraan bersama berarti memastikan setiap warga memperoleh akses yang adil terhadap pelayanan dasar, jaminan sosial, dan perlindungan ketenagakerjaan.” — Gubernur Melkiades Laka Lena
Capaian nyata mulai terlihat: persentase penduduk miskin per Maret 2026 tercatat 17,52%, turun 1,08 poin persentase dibanding Maret 2025. Penurunan ini diikuti penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disinkronkan dengan SIAK dan data sektoral, menjadi fondasi agar program benar-benar sampai kepada yang membutuhkan
“Data yang akurat merupakan fondasi agar program pemerintah benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.”
102.200 Pekerja Rentan Terima Perlindungan Jaminan Sosial
Langkah konkret diwujudkan melalui pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada 102.200 pekerja rentan selama lima bulan di tahun 2026. Mereka mencakup petani, nelayan, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, buruh, pengemudi, pekerja jasa, dan pekerja informal lainnya.
“Perlindungan pekerja bukan hanya persoalan ketenagakerjaan, tetapi merupakan bagian dari upaya kita membangun kesejahteraan keluarga dan masyarakat.”
Perlindungan Pekerja Migran Diperkuat dari Hingga Kembali
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan pekerja migran. Kerja sama lintas pihak diperkuat untuk memastikan proses penempatan berlangsung aman, legal, dan bermartabat — mulai sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga kembali ke daerah asal. Satgas dan kelompok kerja juga diperkuat untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang.
“Kita ingin setiap warga NTT yang bekerja di luar daerah maupun di luar negeri berangkat melalui jalur yang legal, memperoleh perlindungan, dan dapat kembali ke daerah asal dengan martabat serta masa depan yang lebih baik.”
Administrasi Kependudukan: Pintu Masuk Kesejahteraan
Hingga Juni 2026, perekaman KTP-el mencapai lebih dari 97%, dan kepemilikan akta kelahiran anak mencapai hampir 82%. Pelayanan jemput bola terus diperluas hingga wilayah terpencil, karena dokumen kependudukan adalah pintu masuk bagi warga memperoleh hak pelayanan publik dan perlindungan sosial.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari pembangunan. Kesejahteraan bersama harus kita bangun dengan memastikan masyarakat yang paling rentan justru memperoleh perlindungan yang paling kuat.” — pungkas Gubernur Melki.
Demikian Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Pemerintah Provinis NTT
#IndonesiaTerang
#AyoBangunNTT
#AyoBangunIndonesia
